Sejarah PDRI

1.     Latar Belakang Terbentuknya PDRI

Pemimpin republic di Jawa telah menduga kemungkinan agresi Belanda II dan telah membuat rencana menghadapi kemungkinan itu. Pada bulan November 1948, wakil presiden Hatta mengajak Mr. Syafruddin Prawiranegara- Menteri kemakmuran Republik- ke Bukittinggi, dan Hatta kembali ke Yogyakarta Syafruddin tetap tinggal untuk mempersiapkan kemungkinan pembentukan sebuah pemerintahan darurat di Sumatra- seandainya ibu kota Republik di Jawa jatuh ke tangan Belanda. Pertengahan Desember 1948, perdana menteri India Jawaharlal Nehru mengirim sebuah pesawat untuk membawa Soekarno dan Hatta keluar Jawa. Dalam perjalanan keluar Jawa, pesawat itu akan singgah di bukitinggi, disini hatta akan tinggal untuk mengepalai pemerintahan darurat sementara presiden soekarno terbang ke New Delhi, dan dari sana ke New York mengajukan masalah Republik ke Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tetapi sebelum pesawat Nehru sampai di Yogyakarta, pesawat tersebut tertahan di Singapura karena pemerintah Belanda menolak member izin melintasi daerah mereka dan memberikan hak mendarat di Jakarta. Jadi, Soekarno dan Hatta masih berada di Yogyakarta pada tanggal 19 Desember ketika belanda menyerang dan menduduki kota itu.          

Di Bukitinggi, ketika mendengar berita belanda menyerang Yogyakarta Syafruddin pada mulanya tidak percaya bahwa pemerintahan Republik dapat hancur sedemikian cepatnya atau bahwa hampir smua anggota cabinet, termasuk Soekarno dan Hatta telah membiarkan diri mereka tertahan. Dia menduga bahwa laporan itu mungkin hanya propaganda Belanda, dan merasa kurang pasti dengan legalitas kekuasaanya, dia menunda pembentukan pemerintahan darurat di Sumatra sampai sesudah dia, bersama dengan para pemimpin pemerintahan provinsi Sumatra dan komandan militer Sumatra yang baru colonel Hidayat, meninggalkan bukitinggi dan mundur ke Halaban, kira-kira 16 km di tenggara Payakumbuh. Mereka sampai disana 21 Desember dan segera di ikuti residen Sumatra Barat Rasjid.  

Di Halaban mereka segera menyusun strategi untuk menjawab serangan belanda. Yakin bahwa pada  saat itu pemimpin-pemimpin Republik di Jawa telah di tahan belanda, maka pada tanggal 22 Desember Syafrudin mengumumkan berdirinya pemerintahan darurat republic Indonesia (PDRI), dia sendiri sebagai ketua, gubernur Sumatra Mr. Tengku Moh D. Hassan sebagai wakil ketua dan Mr. Rasjid sebagai menteri keamanan. Cabinet mengangkat panglima angkatan darat, laut dan udara, dan menunjuk perwakilan Indonesia di India, Mr. Maramis sebagai menteri luar negeri dan menugaskannya agar membawa masalah Indonesia ke PBB. Mereka kemudian menunjuk Susanto- seuanya menteri dalam cabinet Hatta yang luput dari penangkapan Belanda ketika mereka meyerang Yogyakarta.  

Sejak itu PDRI memainkan peranan penting dan menjamin bahwa perjuangan melawan Belanda tetap di pimpin oleh pemerintahan yang sah yang di akui oleh republic di seluruh nusantara. PDRI merupakan symbol nasional dan faktor pemersatu, khususnya bagi pasukan gerilya yang terpencar di seluruh Jawa dan Sumatra, karena pemerintahan Syafruddin diakui oleh pasukan Republik (dibawah panglima besar sudirman). Sebagai pengganti yang sah dari pemerintahan Soekarno dan Hatta. Penulis sejarah Sumatra Barat Mestika Zed mempertanyakan apa yang akan terjadi bagi perjuangan kemerdekaan Republik seandainya PDRI tidak mendapatkan kesetiaan dari Sudirman dan perwira bawahannya di Jawa dan Sumatra.

Sebelum meninggalkan Halaban, pemimpin republic memencar. Syafruddin dan kebanyakan menterinya berangkat ke selatan unuk mendirikan pemerintahan mobil di bidang alam, di perbatasan Sumatra barat dengan Jambi. Colonel Hidayat dan komandemen militer Sumatra bernagkat ke utara, berhenti untuk beberapa minggu di rao, di bagian utara Sumatra barat dan kemudian melanjutkan “long march” ke Aceh disana Hidayat membentuk markas komando, militer Sumatra di daerah yang tidak pernah terjamah oleh Belanda. Mr. Rasjid dan anggata pemerintahan Sumatra Barat pindah ke Kototinggi, suatu nagari di pegunungan di luar Suliki, sebelah utara Payakumbuh. Ia ditemani oleh Catib Sulaiman dan Anwan Sutansaidi, sampai disana 24 desember dan membentuk pemerintahan militer Sumatra barat di kantor perwakilan nagari.

2.   Tokoh Sjafruddin Prawiranegara serata Peranannya dalam PDRI   

Mr. Sjafruddin Prawiranegara lahir di Serang, Banten pada tanggal 28 Februari 1911 dan meninggal di Jakarta pada tanggal 15 Februari 1989 pada umur 77 tahun. Beliau adalah pejuang pada masa kemerdekaan Republik Indonesia. Tokoh yang lahir di Anyar Kidul memiliki nama kecil “kuding”, yang berasal dari kata Udin pada nama Sjafruddin. Ia memiliki darah keturunan Sunda dari pihak ibu dan Sunda Minangkabau dari pihak ayah.

Sebelum kemerdekaan, Sjafruddin pernah bekerja sebagai pegawai siaran radio swasta (1939-1940), Petugas pada Departemen Keuangan Belanda (1940-1942), serta pegawai departemen Keuangan Jepang. Setelah kemerdekaan Indonesia, Ia menjadi anggota Badan Pekerja KNIP (1945), yang  bertugas sebagai badan legislatif di Indonesia sebelum terbentuknya MPR dan DPR. KNIP diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan Garis Besar Haluan Negara (GBHN).            

Agresi Militer Belanda II atau operasi gagak terjadi pada 19 Desember 1948 yang diawali dengan serangan terhadap Yogyakarta, ibu kota Indonesia saat itu, serta penangkapan Soekarno, Mohammad Hatta, Syahrir dan beberapa tokoh lainnya. Pemerintahan resmi lumpuh. Sesuai dengan rencana yang telah dipersiapkan oleh dewan siasat, yaitu basis pemerintahan sipil akan dibentuk di Sumatera, maka Presiden dan Wakil Presiden membuat surat kuasa yang ditujukan kepada Mr. Syafruddin Prawiranegara, Menteri Kemakmuran yang sedang berada di Bukittinggi, bahwa ia diangkat sementara membentuk kabinet dan mengambil alih Pemerintahan Pusat. Pemerintahan Sjafruddin ini kemudian dikenal sebagai Pemerintahan Darurat Republik Indonesia.            

Di sebuah dangau kecil yang belakangan dikenal sebgai “Dangau Yaya” Syafruddin Prawiranegara mengumumkan berdirinya PDRI pada Rabu 22 Desember 1948. Dari sudut pandang seorang pemuda pengikutnya, Kamil Koto, mengalirlah kisah presiden Sjahfruddin Prawiranegara yang selama 207 hari nyaris melanjutkan kemudi kapal besar bernama Indonesia yang sedang oleng dan nyaris karam. Sebuah perjuangan yang mungkin terlupakan, tetapi sangat krusial dalam memastikan keberlangsungan Indonesia. Atas usaha Pemerintahan Darurat, Belanda terpaksa berunding dengan Indonesia. Perjanjian Roem-Royen mengakhiri upaya Belanda, dan akhirnya Soekarno dan kawan-kawan dibebaskan dan kembali ke Yogyakarta. Pada 13 Juli 1949, diadakan siding antara PDRI dengan Presiden Soekarno, Wakil Presiden Hatta serta sejumlah Menteri kedua Kabinet. Serah terima pengembalian mandat dari PDRI secara resmi terjadi pada tanggal 14 Juli 1949 di Jakarta. Meskipun hanya sementara memegang jabatan Presiden, namun memiliki arti penting pada masanya. Tetapi sosok Syafruddin Prawiranegara seolah tenggelam ketika penguasa Orde Baru menebar jaring kepatuahan tanpa reserve. Tampaknya Syafruddin Prawiranegara memang berseberangan dengan Suharto.

Peranan Syafruddin Prawiranegara dalam PDRI            

Mr. Sjafruddin adalah seorang yang berjasa dalam menyelamatkan eksistensi Negara Republik Indonesia. Di sini ada suatu peranan yang diberikan oleh Mr. Syafruddin Prawiranegara adalah tetap membuat Indonesia berada dalam pemerintahan yang merdeka dan berdaulat. Karena kita ketahui bahwa ketika Soekarno ditahan oleh Pemerintah Belanda akibat dari Agresi Militer II maka Presiden memberikan mandat kepada Mr. Syafruddin ini untuk membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI). Kita telah mengetahui bahwa Negara merupakan integrasi dari kekuatan politik, Negara adalah organisasi pokok dari kekuasaan politik. Maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa kepala Negara adalah suatu simbol dari pemerintahan yang merdeka dan berdaulat karena didalamnya terdapat mengenai unsure-unsur yang ada dalam suatu Negara.            

Dengan adanya PDRI dan Mr. Sjafruddin dipilih sebagai pejabat Presiden sementara maka eksistensi Negara Indonesia tetap ada serta merdeka dan berdaulat karena dihadapan pemerintah Belanda, pemerintahan RI de facto di pimpin oleh Soekarno dari penjara, meskipun sebenarnya de jure pemerintahan berada di tangan Syafruddin Prawiranegara dan kedudukan Soekarno yang berada dalam tahanan bukan lagi sebagai kepala Negara yang merdeka dan berdaulat. Jadi, dengan diberikan mandat dari Presiden kepada kepala pemerintahan darurat RI maka posisi Mr. Syafruddin Prawiranegara sebagai pejabat Presiden sementara (Ketua PDRI) dan bukan dianggap sebagai Presiden RI yang utuh karena ia hanya sebagai pemegang jabatan sementara saja berdasarkan mandat yang diterimanya dari mandatory yaitu Presiden Pertama RI sendiri. Maka dari fakta sejarah ini, Mr. Syafruddin Prawiranegara tidak menyalahgunakan amanah pembentukan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) untuk mengangkat dirinya sebagai Presiden PDRI melainkan hanya sebagai ketua PDRI.            

Ketika PDRI sendiri Mr. Syafruddin ini sendiri selalu berpindah dari satu tempat ke tempat lain bahkan sampai ke pelosok-pelosok daerah terpencil dikarenakan pemerintahan PDRI sangat dicari oleh pihak kolonial belanda untuk dihancurkan. Namun ini bukan berarti pemerintahan darurat ini tanpa adanya perlawanan karena pada tanggal 1 Januari 1949 PDRI ini membentuk lima wilayah pemerintahan militer di Sumatra yaitu Aceh dengan gubernur Militer Tgk Daud Beureuh. Daerah Tapanuli dan Sumatra Timur Bagian Selatan dengan Gubernur Militer dr. Ferdinand Lumban Tobing sedangkan Riau dengan Gubernur Militer R.M Utoyo. Sumatra Barat dipimpin oleh Gubernur Militer Mr. Sultan Muhammad Rasjid dengan Wakil Gubernur Militer Letnan Kolonel Dahlan Ibrahim. Sementara Sumatra Selatan denagn Gubernur Militer dr. Adnan Kapau Gani. Mungkin pembentukan ini dengan maksud sebagai alat bertahan dan melakukan dari gerakan mobilisasi tentara pemerintahan Belanda sehingga Pemerintahan Darurat Republik Indonesia tetap terlindungi dari serangan musuh dan eksistensi Negara Indonesia tetap ada.

3.     Kronologi dari PDRI            

Setelah terjadinya peristiwa pengkudetaan PKI di Madiun 19 September 1948, Belanda kembali melancarkan Agresi Militer II pada tanggal 19 Desember 1948 tepatnya pukul 06.00 pagi. Serangan ini dilakukan oleh pihak Belanda sebagai serangan terakhir yang bertujuan untuk menghancurkan Republik Indonesia. Dengan pasukan lintas udara, serangan langsung ditujukan ke ibu kota Republik Indonesia, Yogyakarta. Lapangan terbang Maguwo dapat dikuasai Belanda, dan selanjutnya seluruh kota Yogyakarta. Dengan keberhasilan ini maka Belanda beranggapan bahwa mereka dapat dengan mudah menduduki dan melumpuhkan ibu kota Republik Indonesia. Dengan adanya Agresi Militer II ini secara fisik Belanda berhasil menangkap dan menawan Presiden Soekarno yang diterbangkan ke Prapat dan kemudian dipindahkan ke Bangka, Wakil Presiden Mohammad Hatta yang diasingkan di Bangka, dan beberapa petinggi lainnya seperti Agus Salim (Menteri Luar Negeri), Mohammad Roem dan beberapa menteri lainnya.            

Sebelum para petinggi Republik Indonesia ini di tawan oleh pihak Belanda, mereka mengadakan sidang Kabinet dan mengambil sebuah keputusan untuk memberikan mandat melalui radiogram yang akan dikirimkan kepada Menteri Kemakmuran yaitu Mr. Syarifuddin Prawiranegara  yang sedang berada di Sumatera. Mandat atau materi kawat ini dikirim pada menit-menit terakhir sebelum Soekarno-Hatta ditawan. Mandat tersebut berisikan agar Mr. Syarifuddin Prawiranegara mendirikan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI).            

Dengan tertangkapnya para petinggi Republik Indonesia lantas tidak berarti bahwa pemerintah Republik Indonesia telah berakhir. Pada umumnya tentara Republik Indonesia tidak dapat memahami alasan menyerahnya para politisi sipil pada Belanda sementara para prajurit mengorbankan jiwa mereka demi Republik. Seluruh kekuatan TNI yang ada di Yogyakarta di perintahkan keluar kota untuk bergerilya. Pasukan-pasukan Republik Indonesia mengundurkan diri ke luar kota-kota dan memulai perang gerilya secara besar-besaran di kedua belah garis Van Mook. Selain menteri kawat yang dikirimkan kepada Mr. Syarifuddin Prawiranegara, wakil presiden Mohammad Hatta dan Menteri Luar Negeri Hadji Agoes Salim mengirim Kawat kedua kepada Dr. Soedarsono, A.N. Palar, Mr. A.A. Maramis di New Delhi.            

Materi kawat atau radiogram itu ternayata tidak pernah diterima oleh Mr. Syarifuddin, hal ini diperkirakan bahwa dalam keadaan perang itu sangat dituntut mobilitas yang tinggi dengan berpindah-pindah kedudukan yang dimaksudkan untuk menghindari serangan dari lawan. Kekhawatiran inilah yang menyebabkan Hatta mengirimkan radiogram kepada Dr. Sudardono, A.N. Palar, Mr. A.A. Maramis. Namun, kontroversi mengenai sampai tidaknya radiogram itu berhenti pada tanggal 22 Desember 1948, ketika di desa Halaban, dekat Payakumbuh, Sumatra Barat, diadakan rapat dengan beberapa tokoh, yang akhirnya memutuskan untuk membentuk pemerintah darurat. Mr. Syafruddin Prawiranegara, terpilih sebagai PDRI dan pada tanggal 31 Maret 1949 berhasilpemerintah darurat.

Susunan Kabinet PDRI

1. Mr. Sjafruddin Prawiranegara: Ketua merangkap Menteri Pertahanan dan Penerangan
2. Mr. Soesanto Tirtoprodjo: Wakil Ketua merangkap Menteri Kehakiman dan Menteri Pembangunan dan Pemuda
3. Mr. AA. Maramis: Menteri Luar Negeri (berkedudukan di New Delhi, India)
4. dr. Soekirman: Menteri Dalam Negeri merangkap Menteri Kesehatan
5. Mr. Loekman Hakiem: Menteri Keuangan
6. Mr. IJ. Kasimo: Menteri Kemakmuran dan Pengawas Makanan Rakyat
7. KH. Masjkoer: Menteri Agama
8. Mr. T. Moh. Hasan: Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan
9. Ir. Indratjahja: Menteri Perhubungan
10. Ir. Mananti Sitompoel: Menteri Pekerjaan Umum
11. Mr. St. Moh. Rasjid: Menteri Perburuhan dan Sosial                        

Dari fakta sejarah ini, Mr. Syarifuddi Prawiranegara tidak menyalahgunakan  amanah pembentukan PDRI untuk mengangkat dirinya sebagai Presiden PDRI.   Melainkan hanya sebagai Ketua PDRI (Suryanegara, 2010: 268).            

Perjalanan singkat PDRI            

Setelah ditawannya Presiden Soekarno, Wakil Presiden Hatta dan beberapa Menteri lainnya. Sesuai dengan rencana awal dalam sidang kabinet tanggal 19 Desember 1948 bahwa seluruh kekuatan TNI yang masih ada di Yogyakarta diperintahkan ke luar kota untuk melakukan gerilya. Angkatan perang yang telah membagi wilayah pertahanan republik menjadi dua komando, yaitu Jawa dan Sumatra siap melaksanakan rencana di bidang pemerintahan tersebut. Untuk melancarkan rencananya telah disiapkan konsepsi baru dalam bidang pertahanan. Konsepsi tersebut dituangkan dalam perintah siasat nomor 1 tahun 1948 yang pokok isinya adalah sebagai berikut:

1. Tidak melakukan pertahanan yang linear
2. Memperlambat setiap majunya serbuan  musuh dan pengungsian total, serta bumi hangus total
3. Membentuk kantong-kantong di tiap onderdistrik yang mempunyai kompleks di beberapa pegunungan, dan
4. Pasukan-pasukan yang berasal dari daerah-daerah federal menyusup ke belakang garis musuh dan membentuk kantong-kantong sehingga seluruh pulau Jawa akan menjadi medan gerilya yang luas.            

Siasat ini berhasil untuk melawan Belanda yang bersenjatakan lengkap. Perlahan ara TNI ini bergerilya ke luar Yogyakarta. Di jawa, berdasarkan siasat tersebut berlangsung long march siliwangi yang sangat terkenal itu. Sejumlah 11 Bathalion Divisi Siliwangi dengan keluarga mereka dan penduduk lainnya mulai bergerak kembali ke Jawa Barat dengan jalan kaki. Namun, setibanya di Jawa Barat mereka dihadang oleh Tentara Islam Indonesia yang dipimpin oleh Kartosuwiryo. Namun, setelah dua bulan melkaukan long march, mereka berhasil untuk menguasai atau memperoleh kedudukan di Jawa Barat sesuai dengan yang diharapkan. Berkat Perjuangan Mr. Syafruddin Prawiranegara dengan PDRI di Bukittinggi Sumatra Barat dan exile government di India, serta perjuangan A.N. Palar selaku wakil Indonesia di PBB, menyebabkan dewan keamanan PBB mengeluarkan resolusi pada tanggal 28 Januari 1949.              

Kemudian pada yanggal 1 maret1949 terjadilah serangan umum terhadap kota Yogyakarta yang diduduki oleh Belanda ketika itu. Penyerangan inii dilakukan oleh TNI dan dipimpin oleh Letnan Kolonel Suharto. Komandan Brigade 10 daerah wehrkreise ketiga yang membawahi daerah Yogyakarta. Awal penyerangan ini dibentuk sektor-sektor untuk mempermudah pengepungan. Seckor barat dipimpin oleh major Fentje Sumual, sektor untuk selatan dan timur dipimpin oleh major Sarjono, sektokr utara dipimpin oleh major Kusno. Untuk sektor kota sendiri ditunjuk Letnan Amir Murtono dan Letnan Masduki. Serangan dilakukan dari berbagai penjuru kota, sehingga dalam waktu 6 jam Yogyakarta behasil di kepung dan di kuasai oleh TNI. Dan serangan umum ini berhasil mencapai tujuannya yaitu mendukung perjuangan secara diplomasi dan meninggikan moral rakyat serta TNI  yang sedang bergerilya, menunjukkan

kepada dunia Internasional bahwa TNI mempunyai kekuatan yang mampu mengadakan ofensif serta mematahkan moral pasukan Belanda.              

Akhir dari PDRI          

Belanda menerima himbauan PBB supaya mengadakan gencatan senjata pada tanggal 31 Desember 1948 di Jawa dan tanggal 5 Januari 1949 di Sumatra, tetapi perang gerilya terus berlangsung. Sebagian besar satuan tentara beroperasi secara otonom selama perang gerilya ini. Di samping banyak kemenangan kecil mereka atas pihak Blanda, pasukan-pasukan Republik yang berada di bawah pimpinan Letnan Kolonel Soeharto mendapat suatukemenangan besar ketika mereka berhasil merebutkembali dan menguaasai Yogyakarta selama eman jam pada tanggal 1 Maret 1949.        

PBB dan Amerika Serikat mulai mengambil sikap yang lebih tegas terhadap Belanda. Dengan memberikan berbagai tekanan dan ancaman yang dilakukan oleh militer Rrepublik dan Amerika Serikat, akhirnya pada bulan April Belanda telah sepakat untuk menyerah , tetapi mendesak untuk mengadakan perbincangan-perbincangan dengan pemerintah Republik. Pada tangal 6 Juli 1949 pemerintah Republik kembali ke Yogyakarta.          

Berahkirnya keperintahan PDRI ini kemudian berkaitan erat dengan perundingan Roem-Royen dimana Belanda menyetujui pemerintahan republik ke Yogyakarta. Dan membebaskan tahanan  politik yang ditahan sejak 19 Desember 1948 tersebut, hal ini juga berarti pemerintahan kedaulatan akan segera di serahkan oleh Belanda kepada Padaris, ditambah dengan menginggalnya Panglima Militer Belanda Simon H. Spoor yaitu salah satu tokoh yang memprakarsai perebutan kedaulatan pemerintah Indonesia.          

Walaupun begitu, pertahanan Indonesia di Sumatra tak sepenuhnya aman Belanda yang berkubu di Bukittinnggi beruasaha berkali-kali mengusir pasukan kita yang berpangkal di Palupuh. Hingga sampai pada penyerahan kedaulatan oleh Belanda ke Republik Indonesisa. Pertempuran- pertempuran tidak sering terjadi terlebih setelah case fire gerakan Belanda yang tertuju pada keamanan saja.          

Beberapa tokoh agak sedikit bertentangan dengan delegasi-delegasi Belanda yang berdampak pada putusan pengembalian mandat PDRI kepada pemerintahan di Yogyakarta. Pemerintahan yang berlangsung kurang lebih selama 7 bulan ini berakhir ketika penyerahan mandat dari PDRI kepada Hatta pada tanggal 14 Juli 1948. Setelah perjanjian Rpem- Royen disahkan dan Natsir meyakinkan Prawiranegara untuk datang dan menyelesaikan duailisme pemerinytahan yang ada pada saat itu.

Sejarah Kabinet Burhanuddin Harahap

Burhanuddin Harahap dikenal sebagai seorang politisi handal pada masa pemerintahan Ir. Soekarno & Moh. Hatta. Kecakapan pria kelahiran Medan, 12 Januari 1917 ini dibuktikan lewat pengangkatannya sebagai perdana menteri pada masa demokrasi liberal. Kabinet Burhanuddin Harahap dibentuk pada 1955 dan berakhir pada 1956. 

Salah satu program kerja sekaligus prestasi dari kepemimpinan Perdana Menteri Burhanuddin adalah diselenggarakannya pemilihan umum (pemilu) pertama di Tanah Air. Semasa muda, Burhanuddin Harahap turut aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tercatat ia pernah menjadi bagian dari Jong Islamieten Bond (JIB), Student Islam Studi Club (SIS), dan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Islam (PPPI).

Setelah kemerdekaan, Burhanuddin kemudian aktif berkarir di Badan Pekerja Komite Nasional Pusat bersama Mr. Assaat. Karir politiknya dimulai sejak tahun 1946, ketika ia diajak oleh Prawoto Mangkusasmito untuk masuk ke Partai Masyumi. Kiprah politik Burhanuddin kian cemerlang, ketika ia masuk ke Masyumi. Saat sistem pemerintahan Indonesia berubah menjadi RIS, Burhanuddin diamanahkan menjadi salah satu wakil dari Masyumi untuk mengisi parlemen. Perannya di parlemen terus berlanjut hingga Indonesia kembali menjadi negara kesatuan. Yuli Ernawati dalam penelitiannya yang berjudul Kondisi Sosial Politik Indonesia Pada Masa Kabinet Burhanuddin Harahap 1955-1956 (2014: 31), menyebutkan bahwa posisinya di Parlemen terhenti karena ia harus merangkap dua jabatan. Setelah masa kerja Kabinet Ali Satroamidjoyo I berakhir, Burhanuddin Harahab mengemban jabatan sebagai perdana menteri sekaligus menteri pertahanan.

Susunan Kabinet Burhanuddin Harahap Dilansir dari Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, Kabinet Burhanuddin Harahap dilantik oleh Presiden Soekarno pada 12 Agustus 1955 dan berakhir pada 1956. Anggota kabinet tersebut terdiri dari 20 orang. Adapun susunan kabinet Burhanuddin Harahap, yakni sebagai berikut:

Perdana Menteri: Mr. Burhanuddin Harahap 

Wakil Perdana Menteri I: R. Djanu Ismadi 

Wakil Perdana Menteri II: Harsono Tjokroaminoto 

Susunan Kementeriaan Menteri Luar Negeri: Ide Anak Agung Gde Agung 

Menteri Dalam Negeri: R. Sunarjo 

Menteri Pertahanan: Burhanuddin Harahap 

Menteri Kehakiman: Lukman Wiradinata 

Menteri Penerangan: Sjamsuddin Sutan Makmur 

Menteri Keuangan: Sumitro Djojohadikusumo 

Menteri Perekonomian: I.J. Kasimo 

Menteri Pertanian: Mohammad Sardjan 

Menteri Perhubungan: H. Laoh 

Menteri Muda Perhubungan: Asraruddin 

Menteri Pekerjaan Umum: Pandji Suroso 

Menteri Perburuhan: Iskandar Tedjasukmana 

Menteri Sosial: Sudibjo 

Menteri Pengajaran, Pendidikan, & Kebudayaan: R.M. Suwandi 

Menteri Agama: Muhammad Iljas Menteri Kesehatan: J. Leimana 

Menteri Agraria: Gunawan 

Menteri Negara: Abdul Hakim 

Menteri Negara: Sutomo 

Menteri Negara: Gumala Adjaib Nur 

Program Kerja Kabinet Burhanuddin Harahap 

Ernawati menyebutkan bahwa, dalam melaksanakan tugas dan fungsi kabinetnya, Burhanuddin Harahap hanya melengkapi dan menyempurnakan beberapa hal yang dianggap penting untuk dimasukkan dalam program kerjanya. 

Di bawah kepemimpinanya sebagai perdana menteri, Indonesia melangsungkan pemilihan umum yang pertama pada tahun 1955. Selain itu, pada masa kabinet ini pergerakan ekonomi negara relatif baik. Secara lengkap, berikut ini program kerja Kabinet Burhanuddin Harahap yang dikutip dari modul Sejarah Indonesia (2020:29) , yaitu: Mengembalikan kewibawaan (Gezag) moril pemerintah, kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat kepada Pemerintah. Melaksanakan pemilu menurut rencana yang sudah ditetapkan dan menyegerakan terbentuknya Parlemen yang baru. Menyelesaikan perundang-undangan desentralisasi sedapat-dapatnya dalam tahun 1955 ini juga. Menghilangkan faktor-faktor yang menimbulkan inflasi. Memberantas korupsi. 

Kejatuhan Kabinet Burhanuddin Harahap Secara umum, kabinet Burhanuddin Harahap berhasil dalam menuntaskan program-program kerja yang telah direncanakan dari awal. Salah satunya, Kabinet Burhanuddin mampu menyelenggarakan pemilu pertama dalam sejarah pada tahun 1955. 

Selain itu, situasi sosial politik pada masa kepemimpinannya dapat dikatakan kondusif karena tidak terjadi perpecahan yang berarti. Situasi ekonomi juga cukup baik, karena kebijakannya yang mengeluarkan UU anti korupsi mampu mengendalikan situasi ekonomi negara saat itu. Namun, kejatuhan kabinet Burhanuddin Harahap mulai tampak saat ia memilih jalan berunding untuk dapat menyelesaikan masalah Irian Barat. 

Keputusan tersebut berakibat banyaknya gelombang protes dari Soekarno maupun dari partai-partai. pada akhirnya, 2 Maret 1956 saat pelaksanaan sidang keputusan DPR, Burhanuddin Harahap menyatakan akan menyerahkan mandatnya pada 3 Maret 1956. Pada tanggal 3 Maret 1956 mandat yang diberikan Burhanuddin Harahap diterima oleh Presiden Soekarno dan Kabinet Burhanuddin Harahap dinyatakan demisioner.

Mengulik Tujuan Sarekat Islam, Lengkap beserta dengan Sejarahnya

Sarekat Islam merupakan salah satu organisasi yang memiliki peran penting dalam perkembangan organisasi nasional di Indonesia. Sarekat Islam menjadi organisasi yang paling awal berdiri di Indonesia. Tujuan Sarekat Islam lahir berkat keinginan masyarakat Indonesia untuk memajukan Perekonomian.

Seiring berkembangnya Sarekat Islam, tujuan organisasi ini juga semakin meluas. Dengan adanya Sarekat Islam, orang pribumi dan Islam mendapatkan haknya. Selain itu, masyarakat juga mampu memperjuangkan diri untuk lepas dari penjajahan.

Di samping itu, organisasi Sarekat Islam juga menandai kebangkitan nasionalisme di Indonesia pada abad ke-20. Lahirnya Sarekat Islam memiliki peranan penting dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat pribumi.

Berdirinya Sarekat Islam

Lahirnya Sarekat Islam didahului dengan berdirinya Sarekat Dagang Islam (SDI). Organisasi ini awalnya merupakan perkumpulan para pedagang Islam. Organisasi yang didirikan oleh H Samanhudi ini lahir pada tahun 1905.

Sarekat Dagang Islam adalah organisasi ekonomi yang berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan Islam dan perekonomian sebagai dasar penggeraknya. Adapun tujuan Sarekat Dagang Islam yang paling utama adalah menghimpun para pedagang pribumi Muslim agar dapat bersaing dengan pedagang-pedagang besar Tiongkok.

Pada saat itu, para pedagang keturunan Tiongkok mendominasi perdagangan dan status yang lebih tinggi dari pada penduduk Hindia Belanda lainnya. Kebijakan tersebut sengaja diciptakan oleh pemerintah Hindia Belanda agar menimbulkan perubahan sosial.

Kemudian pada tahun 1912, HOS Tjokroaminoto mengubah nama organisasi Sarekat Dagang Islam menjadi Sarekat Islam. Perubahan nama tersebut memiliki tujuan agar tercapainya organisasi tidak hanya terbatas pada golongan pedagang, namun juga terbuka bagi seluruh umat Islam di Indonesia.

Tujuan Sarekat Dagang Islam

Sebelum mengetahui dan memahami tujuan Sarekat Islam, penting untuk mengetahui tujuan organisasi pendahulu, Sarekat Dagang Islam. Ada beberapa tujuan Sarekat Dagang Islam, di antaranya:

1. Tujuan Sarekat Dagang Islam adalah untuk menghadapi persaingan dagang dengan pedagang Tiongkok dan sikap superioritasnya.

2. Mengatasi tekanan dari bangsawan yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia di Solo.

3. Sebagai bentuk perlawanan menghadapi segala kesulitan terhadap rakyat bumiputera.

4. Mempersatukan para pedagang batik

5. Memajukan sekolah-sekolah Islam.

6. Mengutamakan sosial ekonomi.

Salah satu tujuan Sarekat Islam yang paling utama ada pada bidang sosial-ekonomi. Adapun tujuan Sarekat Islam di bidang sosial-ekonomi, yaitu untuk memajukan perdagangan masyarakat pribumi. Sementara itu, di bidang agama bertujuan untuk mengembangkan ajaran Islam.

Menurut anggaran dasarnya, ada beberapa tujuan Sarekat Islam, di antaranya:

1. Tujuan Sarekat Islam adalah memberikan pertolongan kepada anggota yang mengalami kesulitan.

2. Memajukan kepentingan jasmani dan rohani bagi kaum bumi putra.

3. Memajukan kehidupan Islam.

4. Menggerakkan hati umat Islam agar bersatu dan saling tolong menolong.

5. Melakukan segala daya upaya untuk mengangkat derajat rakyat demi kemakmuran tumpah darahnya.

Sejarah Perhimpunan Indonesia dan Perkembangannya

Organisasi ini pada mulanya berdiri di atas nama Indische Vereniging yang didirikan tahun 1908 di Belanda. Pendirinya adalah para pelajar Hindia-Belanda yang sedang belajar di negeri Belanda. Saat itu masih masuk  masa penjajah Belanda di Indonesia di mana banyak rakyat jelata yang tidak dapat menikmati pendidikan. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa PI didirikan oleh para cendekiawan yang merupakan pilihan orang-orang di masanya.

Para pendirinya mengangkat nama Bung Hatta, Notodiningrat, RP Sosrokartono, Sumitro Kolopaking dan beberapa rekannya yang lain sebagai pusat pergerakan. Mereka datang dari golongan pemuda yang memiliki semangat kemerdekaan tinggi. Awalnya para pelajar yang merantau ini mendirikan Indische Vereniging hanya sebagai wadah berkumpul untuk bertukar pendapat dengan sesama pemuda rantauan.

Lama kelamaan mereka mengundang tokoh Belanda pemerhati Indonesia seperti Dr. Snouck Hurgrounje, Mr. Abendanon dan Mr. Van Deventer untuk ikut berbagi pendapat. Pembicaraan ini sering mengulas kehidupan para warga Indonesia baik yang asli pribumi maupun keturunan campuran Belanda yang sedang menjalani hidup di negeri kincir tersebut. Karena berbicara tentang nasib, seringkali pembicaraan merasa masalah kemerdekaan Hindia-Belanda dari tangan penjajah kolonial beserta nasib mereka yang semakin hari semakin sengsara saja.

Ingin Merdeka

Pada saat itu, Perang Dunia I baru saja berakhir. Selesainya perang mencekam tersebut menumbuhkan gerakan nasionalisme di negara-negara Eropa. Woodrow Wilson, Presiden Amerika Serikat memicu lahirnya negara-negara nasionalis yang juga mempengaruhi kebangkitan nasionalisme di negara jajahannya. Perawatan nasib sendiri yang didengungkan Woodrow Wilson memperbarui peta Eropa yang melahirkan beberapa negara baru.

Pada tahun 1922, organisasi Indische Vereniging berubah menjadi Perhimpunan Indonesia dan mengangkat R. Iwa Kusuma Sumantri asal Jawa Barat sebagai ketuanya. Sementara Moh. Hatta bertindak sebagai bendahara. Dulunya, Indische Vereniging yang tidak mengurusi perpolitikan mulai merambah dunia tersebut dengan nama baru Perhimpunan Indonesia. Masyarakat mulai melupakan nama aslinya dalam bahasa Belanda karena memang PI ingin kentalnya suasana Indonesia dalam setiap pergerakan mereka.

Para tokoh Perhimpunan Indonesia terinspirasi oleh banyaknya negara yang berani merdeka di Asia dan Afrika. Kedua benua ini memang dianggap sebagai bangsa koloni selama berabad-abad lamanya. Untuk mempertegas nasionalisme Indonesia, Perhimpunan Indonesia alias Indische Vereniging kesedihan diri dari penyebutan Indonesich Verbond Van Studeerenden   yang memayungi organisasi-organisasi mahasiswa Indo-cina di Belanda.

Aksi Nyata PI ( perhimpunan Indonesia )

Perhimpunan Indonesia berusaha menyebarkan semangat cinta tanah air meskipun raga mereka masih di negeri Belanda. Mereka menyebarkan tulisan melalui artikel yang dipublikasikan sendiri maupun dimuat di media cetak. Seperti buku 'gedenkboek' yang merupakan kumpulan 13 artikel mengenai nasib Hindia-Belanda. Buku tersebut diluncurkan dalam rangka peringatan 15 tahun berdirinya Perhimpunan Indonesia. Para penulisnya merupakan anggota PI sendiri. Seperti AA Maramis dan Ahmad Soebardjo.

Para mahasiswa Indonesia di Belanda yang pembuat rencana mulai mengambil resiko. Tanpa penutup apapun lagi, mereka mengisyaratkan tujuan didirikannya Perhimpunan Indonesia. Bukan lagi sebagai pusat kebudayaan Indonesia di negeri Belanda, melainkan untuk menghasilkan suatu pemerintahan sendiri yang hanya berjalan untuk Indonesia saja. Mereka bergerak berdasarkan 3 asas berikut :

1. Indonesia menentukan nasib tanpa campur tangan pihak lain
2. Indonesia akan bersatu untuk mencapai kemerdekaan dari penjajahan Belanda
3. Indonesia akan belajar secara mandiri untuk dapat mencapai persatuan yang digunakan sebagai alat melawan kolonialisme Belanda

Dengan 3 asas di atas, Perhimpunan Indonesia memasuki politik dunia tanpa rasa takut walupun para anggotanya masih berstatus pelajar rantau. Moh. Hatta menjadi tokoh yang sangat berpengaruh dalam perjalanan karir PI. Pemikiran-pemikiran Moh. Hatta sedikit radikal dan keras. Namun karena itulah ia berhasil membangkitkan semangat kemerdekaan dan rasa cinta tanah air di hati teman-teman seperantauannya. Kesuksesan Bung Hatta ini dapat diwujudkan dalam sikap politik Perhimpunan Indonesia berikut ini :

1. Organisasi PI wajib membuktikan kesalahan Belanda yang meremehkan perjuangan rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Mereka akan membuktikan kebenaran dan kesungguhan orang-orang Indonesia dalam mencapai kemerdekaan.
2. Ideologi yang dipakai bebas dan tidak terbatas pada agama atau pun paham yang sedang mendunia seperti komunisme.
3. Menciptakan suatu kesadaran pada setiap mahasiswa Indonesia yang sedang merantau bahwa mereka harus bersatu untuk mencapai kemerdekaan. Untuk itu, mereka juga harus siap memimpin perlawanan yang suatu hari akan berurusan dengan Belanda.

Kegiatan PI

Perhimpunan Indonesia melakukan kegiatannya dengan rupa menulis, sebuah aktivitas yang masih sama dengan awal perkembangannya. Namun Perhimpunan Indonesia yang sudah menjadi organisasi mandiri mulai menyebarkan virus-virus semangat kemerdekaannya di forum internasional juga. Kemajuan ini menambah prestasi selain menghidupi Indonesia Merdeka –nama majalah milik Perhimpunan Indonesia.

Nasib Mengantarkan para tokoh PI ke sebuah forum tingkat internasional di Paris, Perancis. Di sana mereka berbicara mengenai kemerdekaan yang pantas didapatkan rakyat Indonesia. Forum internasional yang bernama Kongres Liga Penentang Imperialisme dan perdamaian kolonial tersebut berakhir dengan keputusan mendukung kemerdekaan Indonesia.

Sayangnya, Belanda masih belum rela melepaskan Indonesia dari genggamannya. Mereka masih sangat tergantung dengan hasil bumi Indonesia. Karenanya, satu per satu tokoh PI diringkus dan dibekuk di dalam penjara. Di tahun 1928, Moh. Hatta, Ali Sastroamidjojo, Nazir Pamuntjak, serta Abdul Madjid Djojodiningrat diadili di pengadilan Den Haag sebagai ibu kota Belanda. Tetapi karena tidak cukup bukti, mereka dibebaskan kembali.

Dikenal di Tanah Air

Berita berdirinya Perhimpunan Indonesia di negeri Belanda akhirnya sampai juga di telinga kaum nasionalis tanah air. Beberapa diantaranya ditanggapi secara responsif dan segera melakukan tindak lanjut positif. Tindakan tersebut berupa kajian di dalam klub belajar yang dibentuk untuk merespon Indonesia Merdeka milik PI.

Algemene Studie Club (ASC) yang didirikan oleh Soekarno di Bandung hanyalah satu klub studi selain Indonesische Studie Club (ISC) yang digawangi dr. Soetomo di Surabaya. Kedua klub ini kemudian menjadi pendukung PI dari tanah air.

Kebubarannya

Tidak semua mahasiswa yang dikirim ke Belanda selalu berhasil dipengaruhi oleh Perhimpunan Indonesia. Sebagai manusia, mereka juga ingin mendapatkan karir pribadi yang gemilang. Maka beberapa di antaranya memilih menjadi dokter atau pakar hukum sebagai wujud praktek dari pelajaran yang didapatnya selama di Belanda.

Karena kenyataan tersebut, PI tidak dapat berbuat banyak. Tidak mungkin juga PI memaksa para mahasiswa berhenti dari pengasuhan setelah berlelah-lelah memperoleh pendidikan yang layak di negeri Belanda. Selanjutnya, seorang mahasiswa rantau memberikan saran kepada Moh. Hatta.

Sudjadi menyarankan Moh. Hatta agar meneruskan cita-citanya di PI melalui organisasi-organisasi pergerakan lain yang sudah lebih dulu mendapatkan massa di tanah air. Mereka dapat mengakomodir tujuan PI tanpa harus menghapus tujuan mereka sendiri.

Setelah memikirkan usulan Sudjadi, Moh. Hatta lebih memilih mendirikan partai baru yang dpat dimotorinya sendiri. Ia pun mendirikan Indonesische Volks Partij (Partai Rakyat Nasional Indonesia). Dengan begitu, berakhirlah sejarah Perhimpunan Indonesia di Belanda.