Burhanuddin Harahap dikenal sebagai seorang politisi handal pada masa pemerintahan Ir. Soekarno & Moh. Hatta. Kecakapan pria kelahiran Medan, 12 Januari 1917 ini dibuktikan lewat pengangkatannya sebagai perdana menteri pada masa demokrasi liberal. Kabinet Burhanuddin Harahap dibentuk pada 1955 dan berakhir pada 1956.
Salah satu program kerja sekaligus prestasi dari kepemimpinan Perdana Menteri Burhanuddin adalah diselenggarakannya pemilihan umum (pemilu) pertama di Tanah Air. Semasa muda, Burhanuddin Harahap turut aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tercatat ia pernah menjadi bagian dari Jong Islamieten Bond (JIB), Student Islam Studi Club (SIS), dan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Islam (PPPI).
Setelah kemerdekaan, Burhanuddin kemudian aktif berkarir di Badan Pekerja Komite Nasional Pusat bersama Mr. Assaat. Karir politiknya dimulai sejak tahun 1946, ketika ia diajak oleh Prawoto Mangkusasmito untuk masuk ke Partai Masyumi. Kiprah politik Burhanuddin kian cemerlang, ketika ia masuk ke Masyumi. Saat sistem pemerintahan Indonesia berubah menjadi RIS, Burhanuddin diamanahkan menjadi salah satu wakil dari Masyumi untuk mengisi parlemen. Perannya di parlemen terus berlanjut hingga Indonesia kembali menjadi negara kesatuan. Yuli Ernawati dalam penelitiannya yang berjudul Kondisi Sosial Politik Indonesia Pada Masa Kabinet Burhanuddin Harahap 1955-1956 (2014: 31), menyebutkan bahwa posisinya di Parlemen terhenti karena ia harus merangkap dua jabatan. Setelah masa kerja Kabinet Ali Satroamidjoyo I berakhir, Burhanuddin Harahab mengemban jabatan sebagai perdana menteri sekaligus menteri pertahanan.
Susunan Kabinet Burhanuddin Harahap Dilansir dari Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, Kabinet Burhanuddin Harahap dilantik oleh Presiden Soekarno pada 12 Agustus 1955 dan berakhir pada 1956. Anggota kabinet tersebut terdiri dari 20 orang. Adapun susunan kabinet Burhanuddin Harahap, yakni sebagai berikut:
Perdana Menteri: Mr. Burhanuddin Harahap
Wakil Perdana Menteri I: R. Djanu Ismadi
Wakil Perdana Menteri II: Harsono Tjokroaminoto
Susunan Kementeriaan Menteri Luar Negeri: Ide Anak Agung Gde Agung
Menteri Dalam Negeri: R. Sunarjo
Menteri Pertahanan: Burhanuddin Harahap
Menteri Kehakiman: Lukman Wiradinata
Menteri Penerangan: Sjamsuddin Sutan Makmur
Menteri Keuangan: Sumitro Djojohadikusumo
Menteri Perekonomian: I.J. Kasimo
Menteri Pertanian: Mohammad Sardjan
Menteri Perhubungan: H. Laoh
Menteri Muda Perhubungan: Asraruddin
Menteri Pekerjaan Umum: Pandji Suroso
Menteri Perburuhan: Iskandar Tedjasukmana
Menteri Sosial: Sudibjo
Menteri Pengajaran, Pendidikan, & Kebudayaan: R.M. Suwandi
Menteri Agama: Muhammad Iljas Menteri Kesehatan: J. Leimana
Menteri Agraria: Gunawan
Menteri Negara: Abdul Hakim
Menteri Negara: Sutomo
Menteri Negara: Gumala Adjaib Nur
Program Kerja Kabinet Burhanuddin Harahap
Ernawati menyebutkan bahwa, dalam melaksanakan tugas dan fungsi kabinetnya, Burhanuddin Harahap hanya melengkapi dan menyempurnakan beberapa hal yang dianggap penting untuk dimasukkan dalam program kerjanya.
Di bawah kepemimpinanya sebagai perdana menteri, Indonesia melangsungkan pemilihan umum yang pertama pada tahun 1955. Selain itu, pada masa kabinet ini pergerakan ekonomi negara relatif baik. Secara lengkap, berikut ini program kerja Kabinet Burhanuddin Harahap yang dikutip dari modul Sejarah Indonesia (2020:29) , yaitu: Mengembalikan kewibawaan (Gezag) moril pemerintah, kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat kepada Pemerintah. Melaksanakan pemilu menurut rencana yang sudah ditetapkan dan menyegerakan terbentuknya Parlemen yang baru. Menyelesaikan perundang-undangan desentralisasi sedapat-dapatnya dalam tahun 1955 ini juga. Menghilangkan faktor-faktor yang menimbulkan inflasi. Memberantas korupsi.
Kejatuhan Kabinet Burhanuddin Harahap Secara umum, kabinet Burhanuddin Harahap berhasil dalam menuntaskan program-program kerja yang telah direncanakan dari awal. Salah satunya, Kabinet Burhanuddin mampu menyelenggarakan pemilu pertama dalam sejarah pada tahun 1955.
Selain itu, situasi sosial politik pada masa kepemimpinannya dapat dikatakan kondusif karena tidak terjadi perpecahan yang berarti. Situasi ekonomi juga cukup baik, karena kebijakannya yang mengeluarkan UU anti korupsi mampu mengendalikan situasi ekonomi negara saat itu. Namun, kejatuhan kabinet Burhanuddin Harahap mulai tampak saat ia memilih jalan berunding untuk dapat menyelesaikan masalah Irian Barat.
Keputusan tersebut berakibat banyaknya gelombang protes dari Soekarno maupun dari partai-partai. pada akhirnya, 2 Maret 1956 saat pelaksanaan sidang keputusan DPR, Burhanuddin Harahap menyatakan akan menyerahkan mandatnya pada 3 Maret 1956. Pada tanggal 3 Maret 1956 mandat yang diberikan Burhanuddin Harahap diterima oleh Presiden Soekarno dan Kabinet Burhanuddin Harahap dinyatakan demisioner.
